Verifikasi ODF

VERIFIKASI ODF (OPEN DEFECATION FREE) STOP BABS

(BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN)

 

Wonogiri, Senin (28/8/2017) di Ds. Glinggang telah dilaksanakan Verifikasi ODF (Open Defecation Free) STOP BABS (Buang Air Besar Sembarangan) oleh Dinas Kesehatan Kec. Pracimantoro yg diikuti 7 orang.

Hadir dalam kegiatan:  Dinkes Pracimantoro Ibu Dana, Ibu Ely,  bpk Anggoro, bpk. Sulistyo (Kaur Kasi Kesejahteraan Ds. Glinggang), Bpk. Sukatmin (Kadus Ds. Lebak), Bpk. Sakino (Staf Kec. Pracimantoro) dan Babinsa Ramil 13/Pracimantoro Pelda Suef. Hasil dari Verifikasi tersebut : Masih ada yang belum  mempunyai jamban, masih ada jamban cemplung, BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di hutan jati belakang rumah.

Nama-nama yang belum mempunyai jamban permanen  di Dusun Glinggang Desa Glinggang antara lain ; Ibu Katinah Rt. 8 Rw 4, Bpk. Ratim Rt. 9 Rw. 4, Bpk. Eko Widodo m Rt. 8 Rw. 4, Ibu Samijem Rt. 8 Rw. 4, Ibu Ratiyem Rt. 9 Rw. 4, Bpk. Wasto Rt. 9 Rw. 4 dan Bpk. Gimin Dsn. Duren Kidul Rt. 11 Rw. 5.

Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri menjadi Kecamatan pertama di Kabupaten Wonogiri yang terverifikasi 100% telah melaksanakan stop buang air besar sembarangan. Kemandirian masyarakat yang ditunjang oleh konsistensi pengawalan Sanitasi Total Berbasis Masyarakt (STBM) oleh segenap perangkat daerah menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya di Indonesia untuk tergerak mempercepat akses masyarakat  terhadap sanitasi yang layak.

Masyarakat merupakan pondasi paling utama dari pendekatan STBM. Kesuksesan STBM hanya akan terjadi apabila masyarakat selalu berdaya berperilaku hidup bersih dan sehat, komitmen pemerintah daerah yang besar merupakan kunci keberhasilan STBM ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan berbagai penyakit. Komitmen pemerintah daerah ini dapat ditunjukan dengan alokasi anggaran APBD untuk program sanitasi, khususnya kegiatan pemicuan masyarakat.

Hal ini menjadi penting karena paradigma yang dibangun oleh STBM mengedepankan pembangunan sanitasi berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, bukan pembangunan berbasis konstruksi dan subsidi. Pendim 0728/Wng)