Rapat Paripurna DPRD

KASDIM 0728/WONOGIRI HADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD

Bertempat di ruang Graha Paripuna DPRD Kab. Wonogiri Jum'at tanggal (28/4/2017) telah dilaksanakan giat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Wonogiri dengan agenda Penyampaian Rekomendasi atas materi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Wonogiri tahun 2016.

Hadir dalam acara  tersebut : Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Wakil Bupati Wonogiri Edi Santosa, Ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno, Wakil ketua DPRD (Sunarmin dan Basriono), Dandim 0728/Wonogiri yang sedang melaksanakan dinas diwakilkan Kasdim 0728 Wonogiri Mayor Inf Handoko Setyo Budi, Perwakilan dari Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Wonogiri.

Rapat diawali penyampaian laporan Panitia Khusus DPRD Kab Wonogiri dalam membahas LKPJ Kepala Daerah Kab Wonogiri oleh Titik Sugiyarti (Ketua Pansus). Kemudian dilanjutkan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Kab. Wonogiri tahun 2016, dilaksanakan dalam rangka menindak lanjuti surat bupati Wonogiri, maka dibentuklah Panitia khusus yang terdiri dari 41 orang dengan masa kerja selama 6 hari.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Sekurang kurangnya menjelaskan : Arah kebijakan umum Pemerintah Daerah memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan desentralisasi yang memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan tugas pembantuan penyelenggaraan tugas pembantuan yang meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan. Penyelenggaraan tugas umum pemerintah.

Adapun hasil pembahasan Rapat Kerja Pansus terhadap Buku LKPJ Kepala Daerah Tahun 2016 yaitu terdapat 21 (Dua puluh satu) catatan strategis yang kemudian terangkum dalam bentuk rekomendasi antara lain sbb : Pemkab Wonogiri dalam menyusun LKPJ tahun berikutnya agar lebih teliti dan cermat  dalam penulisan nomenklatur perundang undangan. Data data yang ditampilkan dalam gambaran umum untuk menyusun LKPJ  tahun mendatang agar menyajikan data terbaru pada tahun pelaporan LKPJ tersebut. Pemerintah kab Wonogiri perlu mengidentifikasi potensi pendapatan penyebab dan jenis pendapatan tidak memenuhi target  yang diharapkan dari lain lain pendapatan yang sah. Penyusunan dokumen LKPJ ke depan jika dimungkinkan perlu menyertakan data keuangan tahun sebelumnya sebagai pembanding dan menampilkan juga semua komponen struktur APBD yaitu pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Pemkab Wonogiri supaya ke depan bisa mewujudkan belanja pendidikan dan belanja kesehatan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang undangan.

Acara dilanjutkan penyerahan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Kab. Wonogiri tahun 2016, diawali dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD Kab. Wonogiri dan diserahkan kepada Bupati Wonogiri.

Pada kesempatan itu  Bupati Wonogiri Joko Sutopo dalam sambutannya menyampaikan : Pemkab Wonogiri telah menyelesaikan satu laporan pertanggung jawaban selama 1 tahun, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pelaksanaan kinerja Pemkab Wonogiri. Sebelum diajukan ke BPK kami menyerahkan kepada DPRD agar dilakukan pencermatan dan Alhamdulillah pada hari ini DPRD sudah melakukann pencermatan dengan hasil bahwa LKPJ ada catatan dan rekomendasi guna penyusunan LKPJ ke depan tentunya catatan dan rekomendasi tersebut sebagai masukan bagi Pemkab Wonogiri untuk penyusunan LKPJ kedepan. Pada LKPJ tahun 2015 BPK memberikan catatan WTP kepada Kab. Wonogiri mudah-mudahan pada tahun 2016 juga mendapatkan predikat WTP dari BPK. UU no 23 tahun 2014 Pemkab memiliki otoritas untuk mengelola semua sumber daya yang ada di Kab. Wonogiri.

Ucapan  terima kasih kepada Forkopimda Kab. Wonogiri yang telah mendukung setiap kebijakan Pemerintah Kab. Wonogiri, hendaknya kedepan kita tingkatkan sinergitas dan  soliditas komponen yang ada di kab. Wonogiri untuk semangat sesarengan mbangun wonogiri. (Pendim 0728/Wng)