Dandim 0728/Wonogiri Hadiri Pagelaran Seni Budaya

 

DANDIM 0728/WONOGIRI HADIRI PAGELARAN SENI BUDAYA

Wonogiri, bertempat di alun-alun Giri Krida Bakti Kabupaten Wonogiri telah dilaksanakan kegiatan Pagelaran Seni Budaya membangun pemilih yang berdaulat guna mensukseskan pemilu serentak tahun 2019, Sabtu (21/4).

Pentas seni Budaya dengan  mengambil tema “ Membangun Wonogiri Melalui Demokrasi Yang Berbudaya Lokal “, yang  dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seni seperti pawai budaya, panggung hiburan, pertunjukan reog, kethek ogleng dan kesenian bangun tolak serta drum band.

 

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf M. Heri Amrulloh S. Sos., M.H., Kapolres AKBP Robertto Pardede S.I.K., Ketua DPRD Setyo Sukarno, Ketua KPU Wonogiri Mat Nawir S.Ag., Ketua Panwaslu Kabupaten Wonogiri Ali Mahbub S.Pd.i M.PD., Sekertaris KPU Supardi.SH.

Acara diawali laporan Sekertaris KPU Kabupaten Wonogiri yang intinya, mengajak membangun pemilih yang berdaulat salah satunya dengan sosialisasi, KPU Kabupaten Wonogiri mengadakan berbagai sosialisasi  dengan media. Bahwa salah satu tolok ukur sosialisasi dan pendidikan pemilih lewat pemilih pemula belum menjadi salah satu tolok ukur untuk mensukseskan partisipasi masyarakat, untuk itu lembaga KPU Kabupaten Wonogiri pada hari ini menggelar sosialisasi lewat media seni dan budaya. 

Adapun maksud dan tujuan sosialisasi  lewat seni dan budaya adalah untuk memperkenalkan dan memberikan media sosialisasi seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat tentang demokrasi dan tata cara pemilihan umum tahun 2019. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan program dan kegiatan pemilihan umum th 2019 sekaligus memperkenalkan partai politik yang sudah ditetapkan.

 

Selanjutnya sambutan Ketua KPU Wonogiri bahwa, Pemilu 2019 sudah didepan mata akan ditabuh sekitar 1 tahun lagi, tepatnya pada tanggal 17 April 2019, yang merupakan pemilu pertama kali dalam sejarah kepemiluan di Indonesia.

Pemilu yang menyertakan antara pemilihan umum legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Bahwa putusan mahkamah konstitusi no 14 th 2013 hasil dari yudisial review dari UU 42 th 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, penyelenggaraan pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun system pemerintahan menurut UUD 1945 yaitu system pemerintahan presidensial. Untuk tahapan pemilu 2019 KPU telah menetapkan alokasi kursi daerah pemilihan dengan jumlah penduduk wonogiri 1.081.041 jiwa Kabupaten Wonogiri mendapatkan alokasi kursi sebanyak 50. 

Sesuai dengan keputusan KPU no 276 th 2018 pada tanggal 4 April 2018, telah ditetapkan Kabupaten Wonogiri mencakup 5 daerah pemilihan. Wonogiri 1 sebanyak 15 kursi, Wonogiri 2 sebanyak 10 kursi, Wonogiri 3 sebanyak 10 kursi, Wonogiri 4 sebanyak 10 kursi, Wonogiri 5 sebanyak 9 kursi. Jumlah konstentan pemilu tahun 2019 adalah 16 partai politik dan ditambah 4 partai politik lokal daerah Aceh.

Sedangkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah  KPU telah sampai pada penetapan daftar pemilih tetap dengan jumlah 854.334 pemilih, dengan rincian 422.747  pemilih laki-laki dan 431.587 pemilih perempuan. Dalam sistem demokrasi konstitusional modern yang saat ini kita anut yang menjadikan pemilu sebagai institusionalisasi partisipasi masyarakat hak pilih merupakan salah satu syarat fundamental.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo dalam sambutannya  menyampaikan tujuan dari digelarnya acara pada pagi hari ini, adalah upaya dari semua pihak untuk menuju melakukan pendidikan/edukasi kepada seluruh masyarakat Wonogiri agar menjadi satu pemilih yang betul-betul berdaulat. kita ketahui bersama pada awal demokrasi yang digelar pada tanggal 29 September 1955 ada dinamika ada perubahan system dan pada akhirnya saat ini kita diera reformasi masuk pada system pemilu yang serentak yangdidalamnya satu event satu proses demokrasi untuk memilih presiden, memilih anggoota DPR RI, memilih anggota DPRD Provinsi, Kabupaten sekaligus memilih Dewan Perwakilan Daerah se-Republik Indonesia. 

 

Kami menyambut baik bahwa KPU sebagai otoritas yang mempunyai satu kewajiban untuk menjalankan seluruh proses demokrasi saat ini mengambil satu kebijakan yang strategis/inovasi yang luar biasa, dengan menggunakan media budaya untuk dilakukan satu proses sosialisasi dalam rangka mengenalkan adanya satu perubahan baru berkaitan dengan momentum demokrasi yang akan digelar nanti pada tanggal 17 April 2019. KPU dengan kewenangannya, Panwaslu dengan kewenangannya dan pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan tanggungjawabnya, sinergisitas seluruh elemen yang ada adalah satu penjamin untuk kita semua bisa menyelenggarakan sekaligus mempertanggung jawabkan prosesi demokrasi bisa berjalan dengan baik, (Pendim 0728/Wng).