Rapat

RAPAT PARIPURNA DPRD WONOGIRI

Senin (27/06/16) Bertempat di Gedung Graha Paripurna DPRD Kab. Wonogiri Jl. Pemuda-I No. 4 Wonogiri pukul 09.30 s.d. 11.48 Wib, telah dilaksanakan Rapat Parpurna dalam rangka penyampaian nota Pengantar atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Wonogiri tahun 2015 oleh Bupati Wonogiri. Hadir dalam rapat tersebut : Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Wakil Bupati Edi Santosa, SH., Ketua DPRD Setyo Sukarno beserta pimpinan dan anggota DPRD, Komandan Kodim 0728/Wonogiri Letkol Inf Basuki Sepriadi, Kajari Wonogiri Tri Ari Mulyanto, Kompol Edi Wibowo, Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Yuswandi, SH. MA., Sekda Wonogiri Drs Suharno, M. Pd. Dan Kepala SKPD Kab. Wonogiri beserta Camat se Kab. Wonogiri.

Acara tersebut disampaikan aspirasi dari Fraksi-fraksi antara lain :

1. Fraksi PDIP (Iyut Yatio), tentang Pendapatan Daerah (APBD) Kab. Wonogiri tahun 2015. Mengalami peningkatan sehingga semaksimal mungkin anggaran tersebut dapat diserap dibidang yang telah direncana dan tepat sasaran. Dibidang Pendidikan agar pemda mampu memberikan dukungan demi kemajuan anak didik yang cerdas, kreatif dan berwawasan luas. Kami mengapresiasi bhwa pada laporan anggaran (APBD) tahun 2015 mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari KPK semga dapat dipertahankan untuk tahun depan.

2. Fraksi Golkar (H. Tuharno), menyampaikan tentang APBD tahun 2015 telah menunjukkan kenaikan akan tetapi penggunaannya harus selektif sesuai sasaran. Menurut Fraksi Golkar APBD tahun 2015 masih dapat ditingkatkan dari bidang restribusi daerah yang belum dimaksimalkan.

3. Fraksi Demokrat  (Marhendri Indriyatmoko), menyampaikan bahwa APBD tahun 2015 sangat besar sehingga perencaan pembangunan harus terwujud terutama pada bidang kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Setiap pelaksanaan program-program yang dilaksanakan harus disertai pengawasan sehingga sesuai yang diharapkan.

4. Fraksi PAN (Yetti Retno Basuki), menyampaikan bahwa dari PAN mengapresiasi berharap pencapaian wajar tanpa pengecualian oleh KPK tentang APBD dapat dimaksimalkan lagi dari bidang restribusi daerah dan pendapatan transfer pemerintah pusat. Kenapa dari anggaran yang sangat besar tersebut tidak  terserap dengan maksimal, maka kedepan dapat menjadikan acuan perbaikan rencana program yang akan dilaksanakan.

5. Fraksi PKB (Drs Sunyoto M. Husni), menyampaikan, Prestasi capaian pendapatan daerah angka kemiskinan mengalami penurunan namun angka perceraian dimasyarakat meningkat mencapai 156 pasangan. Sebagaimana dilansir dalam media ISO kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat mencapai 26 kasus, ini harus mendapat perhatian khusus kedepan.

6. Fraksi PKS (Jarmono, SE), menyampaikan bahwa APBD 2015 yang mengalami peningkatan seharusnya dapat diimbangi dengan perencanaan yang maksimal dan tepat sasaran. Pemda sudah menyiapkan rencana untuk angka kemiskinan, namun perjalanan program tersebut kurang pengawasan dan evaluasi sehingga hasilnya belum maksimal.

7. Fraksi Gerindra (Jati Waluyo), menyampaikan : Pelaksanaaan APBD, monitoring, pengawasan untuk mendukung pembangunan dapat sesuai sasaran tentu membutuhkan pengecekan dan evaluasi yang transparan. Setelah APBD 2015 realisasi pendapatan meningkat 109,39% dari target, tetapi terkait restribusi daerah belum menunjukkan peningatan. (Pendim 0728/Wng)