LKPJ Bupati

RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. WONOGIRI

 

Berkaitan dengan kinerja Kepala Daerah, ada tiga laporan yang harus disusun, diantaranya yaitu LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) kepada DPRD yang berkiatan dengan pertanggung jawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya mengungkapkan apa yang sudah dikerjakan tidak menggambarkan apakah sasaran pemda berhasil atau tidak. Dasar hukum LKPJ adalah UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. 

Dari dasar hokum tersebut, pada Rabu 13 April 2016 di Gedung DPRD Kab. Wonogiri dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2015 kepada DPRD. Program dan kegiatan tahun 2015 diarahkan pada upaya mengatasi permasalahan utama daerah, meliputi: 1. pengurangan penduduk miskin dan peningkatan kesejahtaraan rakyat yang diprioritaskan kepada pengambangan kehidupan penduduk miskin dan rentan peningkatan usaha mikro, tinjaklanjut program BPJS. 2. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah. 3. Peningkatan kualitas layanan bidang pendidikan. 4. Peningkatan infrastruktur diprioritaskan pada penngkatan kesejahteraan koneksitas yang menjamin tumbuhnya perdagangan. 5. Peningkatan sumberdaya manusia yang menyeluruh mulai dari kesehatan pendidikan. 6. Peningkatan daya saing SDM. 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 8. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan mitigasi bencana.

 

Hadir dalam acara tersebut Komandan Kodim 0728/Wonogiri Letkol Inf Basuki Sepriadi, Waka Polres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri. Setelah pembacaan laporan pertanggungjawaban oleh Bupati, dilanjutkan penyerahan buku LKPJ dari Bupati kepada Ketua DPRD selanjutnya akan dibentuk pansus oleh ketua sidang  yang juga ketua DPRD Setyo Sukarno. (Sterdim 0728/Wng).