Upacara Hari Kebangkitan Nasional

KODIM 0728/WONOGIRI LAKSANAKAN UPACARA HARI KEBANGKITAN NASIONAL

KE-109 TAHUN 2017

Senin (22/5/2017) bertempat di halaman Kodim 0728/Wng telah dilaksanakan upacara dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional tahun 2017.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kasdim 0728/Wng Mayor Inf Handoko Setyo Budi dan Komandan Upacara Kapten Inf Hendriya sedangkan untuk Pembaca Undang-undang 1945 adalah Serda Wariyanto , pengucap Sapta marga Serda Kuseri dan Pembaca Panca prasetya Korpri PNS  Kasto dari Koramil 05/Baturetno.

Peserta upacara terdiri dari Pa Staf dan Danramil jajaran Kodim 0728/Wng,  Bintara, Tamtama serta PNS Kodim 0728/Wonogiri.

Amanat Menteri Komunikasi dan Informatika RI  yang di bacakan Inspektur upacara antara lain : Saudari-saudara sebangsa dan se Tanah Air dimanapun berada. Semangat kebangkitan nasional tidak pernah memudar, namun justru semakin menunjukkan urgensinya bagi kehidupan berbangsa kita sehari-hari ini. Padahal semangat itu sudah tercetus setidaknya 109 tahun yang lalu, ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo, namun sampai sekarang tetap sangat ampuh menyatukan dan menyemangati gerak kita sebagai bangsa.

Betapa tak mudahnya para pendahulu merajut angan keindonesiaan saat itu, ketika infrastuktur transportasi dan komunikasi masih terbatas, ketika sumber daya insani yang teguh dengan pemikiran keindonesiaan masih dapat dihitung dengan jari, ketika acuan untuk memperkokoh dasar-dasar kesamaan suku bangsa dan adat masih belum mengakar kuat, ketika semuanya itu berada dalam konteks ketakutan akan kekejaman kolonialis yang siaga memberangus setiap pemikiran yang memantik hasrat lepas dari belenggu penjajahan.

Presiden Joko Widodo pada awal tahun ini telah mencanangkan penekanan khusus pada pemerataan dalam semua bidang pembangunan. Bukan berarti sebelumnya kita abai terhadap aspek ini. Malah sejak awal, dalam program Nawacita yang disusun pemerintahan presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, aspek mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi. Pemerataan pembangunan antar wilayah hendak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

Pada awal tahun 2017 ini, meski angkanya membaik dibandingkan tahun sebelumnya, koefisien Nisbah Gini atau Gini ratio, yang merupakan ukuran kesenjangan distribusi dan pendapatan dan kekayaan penduduk, masih sekitar 40%. Untuk itu Bapak Presiden meminta aparat penyelenggaran Negara bekerja keras menurunkan indeks kesenjangan tersebut melalui berbagai langkah yang multidimensi. Memang persoalan pemerataan hampir merupakan masalah semua bangsa. Bahkan Negara-negara maju pun berkutat denga isu kesenjangan yang sama. Beberapa bahkan mencatatkan indeks yang lebih tinggi, lebih senjang, disbanding Indonesia. Namun bagi kita wujud pemerataan yang berkeadilan sosial adalah juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar bangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang membatasi penyebaran kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia. Bagi kita, Kebangkitan Nasional hanya akan berarti jika tidak ada satu anak bangsapun yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut. Berlatar belakang pemikiran tersebut, maka kiranya temami "Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebagai Kebangkitan Nasional", Yang menjadi peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2017 ini adalah pesan yang tepat dan seyogyanya tidak hanya tertanam di hati, namun juga segera diwujudkan melalui strategi, kebijakan, dan implementasi dalam pelayanan kita kepada masyarakat dan bangsa.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor, di sektor kelistrikan misalnya, pembangunan ketenaga listrikan telah dilakukan di 2.500 desa yang belum mendapat aliran listrik. Pada saat yang sama, kebijakan pemeratan dilakukan melalui subsidi listrik yang difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah, sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi listrik tahun 2016 sebesr Rp. 12 triliun, dialihkan untuk menunjang sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Pemerintah juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur diperlukan untuk menentukan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia termasuk juga salah satunya infrastruktur jalan raya. Baru-baru ini bapak Presiden parkenan menjajal langsung jalan Trans Papua yang sudah hampir selesai dibangun Dari 4.300 KM jalan raya trans Papua, 3.800 KM diantaranya telah dibuka.

Dalam bidang agraria, juga talah diluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada 3 Pilar yaitu lahan kasempatan dan SDM. Kebijakan ini menitikberatkan pada reforma agraria, termasuk legalisasi lahan transmigrasi pendidikan dan pelatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta ritel modern dan pasar tradisional.

Kebijakan ini bertitik berat pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan/akses, dan penggunaan lahan, yang dilaksanakan melalui jalur Tanah obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial. Melalui program Reforma Agraria ini, pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan TORA dan pemberian legalitas akses Perhutanan Sosial kepada masyarakat bawah.

Pemerintah juga melakukan upaya pemerataan disektor Kominfo melalui Program Palapa Ring,  berupa proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optic nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia sehingga keberadaan internet berkecepatan  (Broadband) dapat dinikmati secara luas.

Satu abad lebih sejak organisasi Boedi Oetomo digagas telah memunculkan dimensi baru dalam sikap sosial budaya seluruh umat manusia. Perubahan besar telah terjadi, yang kalau boleh kita rangkum dalam satu kata kiranya "Digitalisasi" adalah kata yang tepat. Berkah digitalisasi yang paling nyata hampir terjadi disetiap sector terkait dengan dipangkasnya waktu perijinan Proses perijinan yang berlangsung ratusan hari sampai tak terhingga dipangkas secara drastis hingga 6 kali lebih cepat dari waktu semula. Perijinan disektor listrik misalnya dari 923 hari menjadi 256 hari. Perijinan pertanian dari 751 menjadi 172 hari, perijian perindustrian dari 672 hari menjadi 152 hari, perijinan kawasan pariwisata dari 661 hari menjadi 188 hari demikian juga perijinan pertanahan dari 123 hari menjadi 90 hari, perijinan kehutanan dari 111 hari menjadi 47 hari, perijinan perhubungan dari 30 hari menjadi 5 hari, perijinan bidang telekomunikasi dari 60 hari dipangkas jadi 14 hari. Pemangkasan waktu perizinan ini dapat terlaksana berkat teknologi digital.

Dengan inovasi digital, mungkin kita dihadapkan pada kejutan-kejutan dan tata cara baru dalamberhimpun dan Sebagian menguatkan namun tak kalah juga yang mengancam ikatan-ikatan kita dalam berbangsa. Satu hal yang pasti, kita harus tetap berpihak untuk mendahulukan kepentingan bangsa ditengah gempuran lawan-lawan yang bisa jadi makin tak kasat mata. Justru karena itulah maka kita tidak boleh meninggalkan orientasi untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkedilan sosial.

Semoga kita semua bisa meniti ombak besar perubahan digital dengan selamat dan sentosa dan berbuah manis bagi orientasi pelayanan kepada masyarakat. Hanya dengan semangat untuk tidak meniggalkan satu orangpun tercecer dalam gerbong pembangunan maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap jaya. (Pendim 0728/Wng)